Komunikasi Politik

Komunikasi Politik

Komunikasi politik mempunyai dua kata penting yang perlu dipahami, yakni komunikasi dan politik. menurut Victor A Simanjuntak, M.SI komunika... 21.14

Komunikasi politik mempunyai dua kata penting yang perlu dipahami, yakni komunikasi dan politik. menurut Victor A Simanjuntak, M.SI komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media untuk menghasilkan efek yang diinginkan (kognitif/pengetahuan, afektif/perasaan, kognatif/perilaku) untuk mencapai feedback (umpan balik). Sedangkan politik menurut Prof. Miriam Budiardjo adalah  proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuataan kekuasaan khusus dalam negara untuk mencapai kehidupan yang baik.
Komunikasi politik (political communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan pemerintahan. Pengertian ini lebih mengedepankan interaksi antara negara (the state) dengan rakyat atau publik
Komunikasi politik banyak menggunakan komponen-komponen dari ilmu komunikasi oleh sebeb itu, ilmu komunikasi memang berkembang terlebih dahulu ketimbang komunikasi politik. Komponen-komponen seperti komunikator, pesan, media, komunikan(khalayak), efek (kognitif/pengetahuan, afektif/perasaan, kognatif/perilaku) untuk mencapai feedback (umpan balik). Sesungguhnya juga digunakan dalam komunikasi politik. Titik perbedaan utama adalah komunikasi politik mengkhususkan diri dalam hal penyampaian informasi politik.
          Pengertian komunikasi politik menurut para ahli :
1. Prof. Miriam budiardjo
komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa penggabungan kepentingan ( interest aggregation) dan perumusan kepentingan (interest articulation) untuk diperjuangkan menjadi public policy.
2. Dr. Rusadi Kartaprawira, SH
Komunikasi politik dilihat dari kegunaan yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik pemerintahan.